Partai Golkar Jombang mendukung netralitas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Netralitas penting untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilu pada 2024 nanti.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Suji Hartono bersepakat jika PPS yang baru saja dilantik pada Selasa 24 Januari 2023 tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Peraturan KPU.
“Tidak main mata ya condong pada partai atau calon tertentu, sudah ada aturan KPU yang bisa jadi pegangan,” ujar Suji yang juga mantan Kepala Desa Puri Semanding, Kecamatan Plandaan itu kepada redaksi golkarjombang.com, Rabu (25/1/2023).
Tugas dan tanggung jawab PPS diatur dalam PKPU No 8 Tahun 2022. Karenanya memang harus tetap menjaga integritas dan tidak mudah kemakan bujuk rayu transaksional dalam pemilu nanti.
“Selamat bagi PPS yang telah dilantik, semoga amanah,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Mundjidah wahab memberikan pesan menohok kepada ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebanyak 918 anggota PPS mendapat pesan dari orang nomor satu di Kota Santri untuk tidak main mata dengan Partai Politik (Parpol).
“Saya tekankan kepada semuanya harus tidak ada main mata dengan partai-partai dan para pemilih yang ada di TPS masing-masing,” kata bupati Mundjidah Wahab usai acara pelantikan anggota PPS se Kabupaten di GOR Merdeka Jombang, Selasa (24/1/2023) kemarin.
Karena posisinya sebagai penyelenggaran pemungutan suara, PPS harus menjaga kondusifitas dan netralitas. Menjadi kepanjangan KPU melaksanakan tahapan pemungutan suara bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Melaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang ada,” ungkapnya.
